Memupuk Produktivitas Lahan, Bersama Petani Memperkuat Swasembada Pangan
Pemberlakuan regulasi baru per 1 Agustus 2025 mengenai mekanisme baru penyaluran pupuk bersubsidi menjadi satu langkah maju dalam penyediaan pupuk bersubsidi bagi petani. Ketersediaan pupuk bersubsidi pada awal musim tanam menjadi kunci penting dalam produksi pangan nasional.
Melalui peraturan presiden (perpres) yang diundangkan pada 30 Januari 2025 itu, pemerintah menyederhanakan 145 regulasi pupuk bersubsidi, yaitu 41 undang-undang, 23 peraturan pemerintah, 6 perpres, dan 1 instruksi presiden. Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan memimpin pemangkasan regulasi yang berbelit tersebut untuk menghadirkan Perpres Nomor 6/2025 sehingga petani dapat menebus pupuk subsidi sesuai dengan masa tanam.
Perpres tersebut memuat sejumlah pembaruan penting dalam tata kelola pupuk bersubsidi. Pertama, penerima pupuk bersubsidi bukan hanya petani dan lembaga masyarakat desa hutan, melainkan juga pembudidaya ikan.
Kedua, jenis pupuk bersubsidi yang semula urea, NPK, dan organik kini ditambah SP-36 dan ZA.
Ketiga, komoditas yang dapat diberi pupuk bersubsidi ditambah singkong sehingga jumlahnya bertambah menjadi 10 komoditas.
Keempat, verifikasi data penerima pupuk bersubsidi dilakukan oleh Kementerian Pertanian serta Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Skema baru distribusi pupuk bersubsidi itu akan meningkatkan penyerapan pupuk bersubsidi oleh petani yang berhak. Alokasi pupuk bersubsidi juga sudah ditambah oleh pemerintah dari 4,7 juta ton menjadi 9,5 juta ton sejak 2024. Penambahan alokasi pupuk diharapkan mendorong peningkatan produksi pangan nasional.
Selain itu, penetapan daftar penerima pupuk bersubsidi di daerah juga tidak memerlukan lagi surat keputusan (SK) bupati dan gubernur, cukup SK penetapan dari dinas pertanian setempat.
Regulasi baru tersebut melancarkan upaya PT Pupuk Indonesia (Persero) menyediakan kebutuhan pupuk bagi petani tepat waktu sehingga tekad Presiden Prabowo Subianto agar Indonesia mencapai swasembada pangan bisa diwujudkan.
Pupuk Indonesia memasok pupuk dari ujung barat hingga ujung timur Nusantara. Untuk memastikan kesiapan distribusi pupuk bersubsidi, Direktur Utama PT Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi meninjau jalur distribusi dan sosialisasi kepada petani di sejumlah wilayah di Indonesia.
Pada awal Juli 2025, Rahmad mengunjungi wilayah Aceh untuk melihat langsung rantai produksi, mulai dari pabrik PT Pupuk Iskandar Muda di Aceh Utara hingga pupuk tiba gudang distribusi, kios, dan diterima petani di Kota Banda Aceh, Aceh Besar, Pidie, dan daerah lainnya.
”Secara sistem, persiapan di tingkat pusat sudah bagus. Kami masih terus menyosialisasikan distribusi pupuk bersubsidi di daerah-daerah. Implementasi distribusi pupuk dengan skema baru akan kami laksanakan secara bertahap,” katanya.
Untuk tahap pertama, uji coba distribusi pupuk sesuai dengan Perpres No 6/2025 akan dilakukan di beberapa daerah mulai 17 Juli 2025. Lalu, implementasi itu akan dilakukan secara nasional pada 1 Agustus. Distribusi pupuk bersubsidi sangat penting karena pada Oktober ini akan memasuki musim tanam utama”, ujar Rahmad.
Aspirasi
Dalam kunjungan ke Aceh, Rahmad yang didamping Direktur Utama PT Pupuk Iskandar Muda (PIM) Budi Santoso Syarif juga bertemu dan berdialog dengan para petani untuk sosialisasi skema baru distribusi pupuk bersubsidi.
Dalam pertemuan itu, Irma (52), salah satu pemilik kios pupuk UD Kelompok Tani Idris di Gampong (Desa) Dua Paya, Kecamatan Peukan Baro, Pidie, mengatakan, mereka sudah siap melaksanakan implementasi distribusi pupuk bersubsidi sesuai dengan Perpres Nomor 6/2025.
Para pemilik kios bersama petani yang sudah beberapa kali mengikuti sosialisasi dan edukasi tentang distribusi berharap sistem yang baru ini semakin memudahkan petani mendapat pupuk bersubsidi. ”Selama ini, penyaluran pupuk bersubsidi sudah berjalan lancar,” kata Irma.
Said Adnan (56), petani Gampong Dua Paya, menambahkan, selama ini pupuk bersubsidi yang tersedia di kios sangat penting untuk lahan sawah mereka. Namun, kata Said, para petani terkadang tidak menyerap semua jatah pupuk bersubsidi, terutama saat musim tanam yang bertepatan dengan musim kemarau pada April sampai Juli. Mereka tidak dapat menanami seluruh area sawahnya karena hanya didukung sistem irigasi sederhana.
Sementara di Merauke, Papua, pemenuhan kebutuhan akan pupuk bersubsidi sebenarnya sudah cukup baik, tetapi banyak petani yang menghadapi kendala sehingga serapan pupuk masih rendah. Salah satunya adalah serangan organisme pengganggu tanaman.
Serangan hama wereng dan coklat membuat petani mesti berhitung dengan cermat dalam menebus pupuk untuk musim tanam selanjutnya. Akibatnya, banyak petani yang akhirnya menahan untuk membeli pupuk karena tidak ada uang.
Rahmad dalam kunjungan ke Papua pada 23-26 Juli 2024 berkesempatan untuk berjumpa dan berdiskusi dengan petani serta pemangku kepentingan dalam rantai pasok pupuk bersubsidi.
Menurut Rahmad, pemangku kepentingan telah bekerja maksimal di wilayah paling timur Indonesia ini. Di Merauke, Papua Selatan, penebusan pupuk di kios-kios telah berjalan sesuai dengan regulasi.
Penggunaan kartu tani membantu penyaluran pupuk secara transparan. Petani juga telah menggunakan digitalisasi dengan i-pubers, aplikasi sistem digital terintegrasi dalam penyaluran pupuk yang dikembangkan Pupuk Indonesia.
Kendati demikian, Rahmad tidak memungkiri serapan pupuk bersubsidi masih rendah yang disebabkan oleh sejumlah faktor. Secara keseluruhan, per Juli 2024, alokasi pupuk bersubsidi di Kabupaten Merauke mencapai 23.025 ton. Sebelumnya, alokasinya 11.425 ton. Adapun serapan pupuknya mencapai 5.556 ton atau sebesar 24,1 persen, atau 48,7 persen sebelum ada penambahan alokasi.
Selain ujung timur Nusantara di Merauke, Papua, Pupuk Indonesia juga melayani distribusi pupuk bersubsidi di wilayah terluar Indonesia, salah satunya adalah di Pulau Rote, Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur.
Sebagai pulau terluar, ketersediaan transportasi dan cuaca menjadi salah satu tantangan besar yang harus diatasi Pupuk Indonesia dalam mendistribusikan pupuk.
Pupuk bersubsidi menjadi bagian terpenting dalam proses kerja petani, terutama yang menanam padi di sawah. Salah satu keluhan petani di Rote adalah sulitnya mengakses pupuk bersubsidi hingga distribusi yang terlambat. Daud Polin (62), petani padi di Desa Tunganamo, Kecamatan Pantai Baru, yang ditemui Kompas pada Mei 2024 mengatakan, pupuk subsidi sering kali langka sehingga tanaman padi di kebunnya jarang menggunakan pupuk.
Menurut Daud, minimnya pupuk menyebabkan banyak lahan pertanian di daerah itu mengalami gagal panen. Ketika waktunya tanaman diberi pupuk, pupuk tak kunjung datang. ”Bahkan, ada saat di mana pupuk datang setelah tanaman gagal panen. Jadi, pupuk itu dipakai untuk apa?” ujarnya.
Secara bertahap bermacam kendala tersebut diatasi. Selain penambahan kuota pupuk bersubsidi, penggunaan sistem digitalisasi lewat aplikasi e-Pubers untuk kelancaran distribusi dari kios ke petani terus ditingkatkan.
Pupuk bersubsidi terbukti telah membantu banyak petani di negeri ini termasuk mereka yang berada di ujung Nusantara dan wilayah terluar seperti Pulau Rote.
Pemberlakuan regulasi baru terkait dengan mekanisme penyaluran pupuk bersubsidi akan mendorong pertanian Indonesia berjalan semakin cepat menuju kedaulatan pangan.